Presiden Prabowo Tegaskan Harga Gabah Rp6.500 per Kilogram untuk Lindungi Petani

presiden gabah
Presiden Prabowo Siap Tindak Tegas Pihak yang Merugikan Petani. (Foto: Humas Kementan)

GoIKN.com – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Penetapan ini merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani Indonesia.

“Pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen dari petani sebesar Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Jangan ada yang mengorbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu ada cara-cara di mana orang kecil selalu dikorbankan,” tegas Presiden Prabowo dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (3/2/2025).

Peringatan Keras untuk Pelaku Usaha Penggilingan Padi

Presiden Prabowo juga mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi untuk mematuhi kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan harga gabah akan menghadapi konsekuensi serius. “Saya menghimbau semua pihak, terutama penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, jika berani melanggar, saya akan bertindak tegas,” tegasnya.

Baca Juga :

Tolak Praktik Penekanan Harga yang Merugikan Petani

Presiden Prabowo menilai upaya menekan harga gabah saat produksi melimpah sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, tindakan semacam ini tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia. “Ini berarti ada yang ingin bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja memanfaatkan situasi untuk menekan harga. Setiap kali produksi melimpah, mereka memaksa harga turun. Ini upaya untuk menggagalkan swasembada pangan,” tegasnya.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan petani. Ia siap mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.

Dikutip dari Infopublik.id. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penetapan HPP ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan menguntungkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, di mana stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan.

Mentan Amran: HPP Sejalan dengan Strategi Swasembada Pangan

“Dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani, melalui ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, dan penetapan HPP gabah yang berpihak kepada petani, adalah fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kebijakan ini juga bertujuan memastikan semua pihak di rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang seimbang,” ujar Mentan Amran.

Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan bahwa dukungan Presiden dalam penyediaan pupuk dan perbaikan irigasi telah membuahkan hasil nyata. “Untuk pupuk, terima kasih Bapak Presiden. Tidak ada lagi keluhan dari petani. Perbaikan irigasi juga telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi beras, seperti yang terlihat dari data BPS,” tambahnya.***

Tinggalkan Komentar