Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Timeline, Investor Antusias

Investor di Ibu Kota Nusantara Terus Membangun Sesuai Kesepakatan Jadwal. (Foto: IKN.go.id)

GoIIKN.com – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Agung Wicaksono, memberikan pembaruan terkait sejumlah proyek di IKN yang telah melakukan groundbreaking namun belum memulai pembangunan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan menyusul kunjungan kerja Pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) ke IKN pada Jumat (24/01/2025). Kunjungan tersebut dipimpin oleh sejumlah tokoh MPR, termasuk H. Ahmad Muzani, Dr. H. Hidayat Nur Wahid, MA, Dr. H. Eddy Dwiyanto Soeparno, SH., MH, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc, dan AM. Akbar Supratman, SH.

Agung menjelaskan bahwa setiap investor yang telah melakukan *groundbreaking* telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. PKS tersebut mencakup rencana pembangunan beserta tahapan dan jadwal proyek, dengan kewajiban bagi investor untuk memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah penandatanganan perjanjian.

“Investor yang sudah groundbreaking memiliki jadwal pembangunan yang jelas dalam PKS. Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan pembangunan serta mulai beroperasi. Semuanya berjalan sesuai *timeline*,” ujar Agung pada Sabtu (25/01/2025).

Dikutip dari IKN.go.id. Ia menekankan bahwa fleksibilitas dalam jadwal diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaan. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai target.

Fokus Pembangunan di KIPP dan Minat Investor

Agung menyebutkan, fokus pembangunan saat ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Wilayah Pengembangan (WP) 1A, yang infrastrukturnya telah siap. Selain itu, minat investor telah meluas ke WP 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses pembangunan.

“Antusiasme investor sangat besar. Beberapa sudah memulai groundbreaking di WP 1B dan 1C. Kepastian anggaran APBN untuk Otorita IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun memberikan jaminan infrastruktur yang memadai di seluruh KIPP hingga WP 1B dan 1C,” tambah Agung.

Anggaran APBN Rp 48,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa anggaran APBN sebesar Rp 48,8 triliun yang disetujui Presiden Prabowo Subianto akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan pada periode 2025-2029. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN WP 2.

“Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan Rakyat telah menyerahkan pengelolaan ini kepada Otorita IKN,” jelas Basuki.

Proyek Investor Berjalan Sesuai Rencana

Sony Subrata, Dewan Penasihat Forum Komunikasi Pengusaha IKN (FKP-IKN), menyatakan bahwa sejumlah proyek di IKN telah diselesaikan oleh investor, sementara beberapa lainnya masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang kompleks, namun semua berjalan sesuai rencana.

“Para investor ada yang sudah selesai membangun dan ada yang sedang dalam proses finalisasi desain. Otorita IKN juga sedang mempersiapkan pembangunan jalan dan jalur MUT (*multi utility tunnel*). Jika ada kendala teknis atau administratif, Otorita IKN selalu tanggap mencari solusi,” ungkap Sony.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi elemen kunci bagi investor untuk memulai proyek mereka. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian investor adalah potensi kehadiran konsumen di IKN, yang akan menjadi pasar utama bagi proyek-proyek mereka.

Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga mempertimbangkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah. Hal ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan menghuni IKN.

Dengan antusiasme investor yang tinggi dan dukungan anggaran APBN yang signifikan, pembangunan IKN dipastikan akan terus berjalan sesuai rencana, menciptakan peluang investasi yang menjanjikan bagi semua pihak.***