Peringatan Hari Pers Nasional 2025: Peran Strategis Pers dalam Mengawal Negara Hukum
GoIKN.com – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari diharapkan dapat semakin mengukuhkan peran pers Indonesia dalam memperkuat sistem negara hukum di Indonesia. Dalam acara tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal peningkatan indeks negara hukum Indonesia.
Tholabi, yang juga menjabat sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), menyatakan bahwa pers memiliki fungsi krusial dalam pengawasan sektor hukum. “Pers Indonesia diharapkan semakin mengukuhkan dirinya sebagai pilar penting dalam demokrasi, khususnya dalam mengawal Indonesia sebagai negara hukum,” ungkap Tholabi dalam acara yang dilansir situs Kemanag, Minggu (9/2/2025).
Stagnasi Indeks Negara Hukum Indonesia
Dikutip dari Infopublik.id. Menurut Tholabi, indeks negara hukum Indonesia mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun peringkat globalnya justru menurun. “Pada 2024, Indonesia berada di peringkat ke-68 dari 142 negara, turun dari posisi ke-66 pada 2023. Meskipun skor tetap di angka 0,53 dari skala 1, penurunan peringkat ini patut menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Penurunan ini, lanjut Tholabi, disebabkan oleh lemahnya indikator pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak dasar, yang menjadi bagian dari evaluasi negara hukum. Data dari *World Justice Project Rule of Law Index* ini mengingatkan pentingnya fokus pada dua indikator tersebut, terutama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik.
Baca Juga :
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus serius memperhatikan penguatan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Ini adalah tantangan besar untuk meningkatkan kualitas negara hukum di Indonesia,” tegas Tholabi.
Reformasi Hukum sebagai Agenda Prioritas
Tholabi juga mengutip Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto, yang menempatkan reformasi hukum sebagai salah satu agenda prioritas. “Program kerja pemerintahan ini harus dikawal oleh pers. Pers memiliki peran penting untuk memastikan Asta Cita pemerintahan, khususnya dalam sektor reformasi hukum, berjalan sesuai harapan,” harapnya.
Pers sebagai Mitra Pengawasan
Ahmad Tholabi menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan, terutama terkait komitmen reformasi hukum yang menjadi janji utama Presiden Prabowo Subianto. “Pers harus menjadi mitra penting dalam memastikan reformasi hukum berjalan sesuai harapan rakyat dan mampu meningkatkan kualitas negara hukum Indonesia,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperbaiki indeks negara hukum Indonesia. “Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan pers. Semua pihak harus bersama-sama mengawal Indonesia dalam bernegara hukum dengan baik,” ujarnya.
Peringatan HPN 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran pers dalam mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penegakan hukum yang adil. Dengan pengawasan intensif dari pers, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan peraturan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Acara HPN 2025 juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali peran penting media massa dalam memperjuangkan kebebasan pers dan tanggung jawab moral untuk mengawal kemajuan negara hukum Indonesia.***
BACA JUGA
KREDIT
