Bahas PPN 12%, Zulhas hingga Kepala Bapanas Kompak Luruskan Kesalahpahaman soal Harga Beras

GoIKN.com – Penerapan PPN 12% masih menimbulkan huru-hara, khususnya di sosial media. Tak jarang sebagian oknum yang ‘memelintirkan’ berita hingga menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran masyarakat.

Ada yang mengira bahwa kenaikan tersebut bakal mempengaruhi harga beras. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan telah memastikan bahwa kebijakan ini tidak diberlakukan untuk beras premium maupun medium yang dijual di pasar-pasar domestik.

Zulhas menyampaikan setelah menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional serta pemenuhan CPP Tahun 2025 bersama pejabat terkait yang berlangsung di Jakarta.

Ia menyebut, PPN hanya bakal dikenakan pada beras khusus impor seperti shirataki dan japonica. Di mana umumnya beras-beras itu dipakai dalam makanan khas Jepang atau hotel dan restoran.

“Nah, soal PPN 12 persen ya, itu hanya berlaku untuk barang mewah saja. Termasuk soal beras yang ramai dibicarakan, hanya salah pengertian nama saja. Jadi, beras premium dan medium yang dijual di pasar tidak kena PPN. Yang dikenakan itu beras impor, seperti jenis shirataki dan japonica. Pangan domestik tidak ada dampak dari PPN 12 persen,” tuturnya, mengutip infopublik.id pada Selasa (24/12/2024).

keberpihakan pemerintah kepada masyarakat bawah dan menengah akan jelas terlihat melalui kebijakan ini. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa hanya barang-barang mewah yang dikenai PPN 12%.

Dalam kesempatan serupa, Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga meluruskan isu tentang PPN pada beras. Ia memastikan, beras premium dan medium produksi dalam negeri tidak dikenakan PPN 12%.

“PPN hanya berlaku untuk beras khusus impor seperti shirataki atau japonica. Ini langkah untuk mendorong produksi dalam negeri memenuhi kebutuhan pasar. Kita ingin petani lokal mendapatkan ruang lebih besar untuk memproduksi beras dengan karakteristik khusus,” kata Arief.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan fokus pada produksi lokal dan mengurangi impor.

Dengan melaksanakan berbagai langkah strategis yang disiapkan mencakup penyerapan hasil panen dan peningkatan cadangan pangan, pemerintah optimis nantinya kebutuhan pangan nasional akan terpenuhi tanpa perlu bergantung terhadap impor.

Zulhas menutup, “Kami sudah memutuskan dalam neraca komoditas beberapa hari lalu, bahwa tahun depan kita tidak akan impor beras lagi. Begitu juga dengan jagung untuk konsumsi, garam, dan gula. Kami yakin kebutuhan pangan dalam negeri bisa terpenuhi melalui produksi lokal.”

Menko Perekonomian itu juga yakin pemerintah bisa mencapai visi swasembada pangan yang tengah diupayakan.