Bahas PPN 12 Persen, DPR RI Minta Masyarakat Tetap Tenang

GoIKN.com – DPR RI mengimbau seluruh masyarakat tanah air agar tetap tenang dan tak cemas soal rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang masih dikaji.

Hal tersebut disampaikan saat sejumlah pimpinan DPR RI berkunjung ke Istana Negara, Jakarta. Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto ini memang ditujukan untuk membahas PPN 12 persen.

Ketua Komisi XI DPR RI, yakni Mukhamad MIsbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Negara, kebijakan baru itu akan diterapkan secara selektif.

Di mana barang-barang pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, pelayanan umum, hingga jasa perbankan bakal tetap terbebas dari PPN selaras dengan kebijakan yang berlaku saat ini.

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025 tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” kata Misbakhun menyadur setkab.go.id, Kamis (5/12/2024).

Selanjutnya, ia menjabarkan bahwa pemerintah berencana menggunakan struktur PPN yang tidak seragam. Namun tentu kebijakan itu masih memerlukan pengkajian yang mendalam.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut merespons masukan dari DPR mengenai kemungkinan penurunan tarif PPN pada kebutuhan pokok. Presiden disebut-sebut akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan ini.

“Mungkin dalam satu jam ini, Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” ungkap Sufmi Dasco.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menekankan pentingnya proses dialog antara pemerintah dan DPR RI.

Ia menilai bahwa budaya baru tersebut menunjukkan respons yang cepat terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat Indonesia.

“Hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibuat oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR bahwa apapun masukan dari masyarakat terutama masukan dari DPR untuk secepatnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat,” ujar Prasetyo.