Wamendes Paparkan Fungsi Penting Data Tunggal dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah

Wamendes Paparkan Fungsi Penting Data Tunggal dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah
Wamendes Ariza Patria ungkap pentingnya data tunggal yang akurat. (kemendesa.go.id)

GoIKN.com – Data tunggal yang akurat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat bisa terlaksana dengan tepat sasaran. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ariza Patria.

Lantaran data tersebut turut membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif demi mempercepat proses pengentasan kemiskinan di level desa.

“Data Indeks Desa Membangun (IDM) berfungsi memberi arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan dari Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa) dan partisipasi Masyarakat/Non Pemerintah,” jelasnya sebagaimana menyadur kemendesa.go.id, Jumat (31/1/2025).

Hal tersebut disampaikan Wamendes saat hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat pada Kamis (30/1/2025).

Lebih jauh, Ariza mengatakan bahwa data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan desa sungguh luar biasa kaya. Oleh karena itu, data desa perlu dikelola dengan baik oleh para Pendamping Desa dan Perangkat Desa demi menemukan prioritas yang harus ditangani.

Kemudian langkah tersebut juga diperlukan guna mewujudkan efektivitas alokasi sumber daya alam dengan bijak dan mengimplementasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Satu di antaranya melalui pemanfaatan Dana Desa.

Wamendes menyambung, “IDM merupakan potret hasil perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa dan Pendamping Desa. Hal ini juga sesuai dengan Permendesa No. 2 Tahun 2016 tentang IDM.”

Data ini juga pun dimanfaatkan dan dijadikan acuan bagi para stakeholders, serta berbagai pihak dalam kolaborasi membangun desa. Pihak seperti kalangan kampus atau para akademisi dapat melakukan penelitian pada daerah yang sesuai dengan karakter kebutuhan.

Privat sector dinilai bisa mengetahui daerah yang dapat dijadikan sebagai sasaran pembangunan. Begitu juga dengan pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi dalam pembangunan desa mendatang.

Lebih jauh, data ini juga berperan sebagai acuan dalam menjalankan program desa yang dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih, sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan seluruh desa di tanah air.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir memimpin rapat koordinasi dan diikuti oleh sejumlah Menteri maupun Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.

Tinggalkan Komentar