Basuki Hadimuljono Akui Dapat Masukan dari Menteri PKP, soal Apa?

GoIKN.com – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Basuki Hadimuljoo mengungkap bahwa dirinya memperoleh masukan penting dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Pernyataan tersebut dibuka saat dirinya menghadiri rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (21/1/2025).
“Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke 9 agar tidak sekadar groundbreaking tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya,” kata Basuki di depan awak media, mengutip keterangan pers BPMI Setpres.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala OIKN melaporkan bahwa pemerintah sudah menginvestasikan Rp89 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahap awal (2022-2024).
Investasi tersebut dilakukan untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, juga fasilitas peribadatan.
Kemudian investasi sebesar Rp58,41 triliun pun sudah berhasil digerakkan hingga September 2024. Usai mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY mengungkap bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengacu kepada timeline maupun tahapan yang sudah ditetapkan.
“Sesuai arah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ungkap putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Lebih lanjut, AHY pun memaparkan bahwa pembangunan IKN bakal fokus terhadap konsep ‘ibu kota politik’. Dengan demikian, nantinya akan dituntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan.
Termasuk lembaga legislatif seperti DPR RI, DPD RI, MPR RI, dan lembaga yudikatif. Kebijakan ini sudah sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
Menko AHY menambahkan, “Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis.”
Sementara itu, Presiden Prabowo beserta jajarannya turut membahas perihal sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dengan sumber non APBN lewat kolaborasi bersama pihak swasta.
Sektor swasta diharapkan bisa berkontribusi secara positif naan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN ini.
BACA JUGA