Soal Makan Bergizi Gratis, Bima Arya Tekankan Pentingnya Sinkronisasi

GoIKN.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemahaman terhadap situasi maupun kondisi suatu daerah menjadi hal yang krusial, terutama usai diterapkannya semangat otonomi daerah. Hal tersebut memberikan prioritas dan visi misi kepada masing-masing kepala daerah.

“Dalam era otonomi daerah, ada prioritas daerah yang harus diperhatikan dan disinkronkan dengan kebijakan pusat,” ujar Bima dalam keterangan resmi yang diterima infopublik.id, Selasa (21/1/2025).

Program MBG yang diinisiasi oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dinilai bakal menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi daerah.

Bima mengungkap, pelaksanaannya akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di tingkat daerah. Contohnya para pengusaha lokal, vendor, petani, serta pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam ketahanan pangan.

Mereka turut berperan aktif dalam menjalankan Makan Bergizi Gratis. Ditambah, antusiasme pemerintah daerah terhadap kebijakan ini juga sangat tinggi.

Apalagi daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat seperti Kabupaten Badung, Bali. Wilayah tersebut mempunyai potensi mengalokasikan dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal kuat, seperti Kabupaten Badung, memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran MBG yang didominasi dari APBD,” jelas Wamendagri.

Sementara itu, Makan Bergizi Gratis tidak hanya dimaksudkan guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Melainkan sekaligus sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Bima mengatakan bahwa ada beberapa model kemitraan yang bakal diterapkan, satu di antaranya dengan menjalin kolaborasi bersama Badan Gizi Nasional.

“Ujung-ujungnya, program ini tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Kendati demikian, penerapan MBG tetap bergantung terhadap kapasitas fiskal daerah. Apabila suatu daerah punya kapasitas yang cukup, maka pemerintah pusat akan memberi keleluasaan untuk merealisasikan lewat anggaran daerah.

Namun apabila kapasitas fiskal daerah terbatas, pemerintah pusat bakal turun tangan membantu lewat pemberian subsidi guna memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan akses Makan Bergizi Gratis akan didapat seluruh anak Indonesia pada akhir tahun 2025. Meski menekankan bahwa proyek tersebut bukan proyek yang riang, tetapi Kepala Negara memastikan dana untuk MBG sudah tersedia.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada, saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang sudah tidak perlu (program) makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu,” tegas Prabowo, mengutip BPMI Setpres.