Rakornas APSAI 2025, Kementerian PPPA Ungkap Program Prioritas 5 Tahun ke Depan

Menteri PPPA Arifah hadiri rakornas APSAI 2025. (kemenpppa.go.id)

GoIKN.com – Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau Rakornas APSAI 2025 telah berlangsung pada Jumat (17/1).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan tiga program prioritas Kementerian PPPA yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.

Ketiga program tersebut meliputi Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi call center SAPA 129, serta penguatan satu data perempuan dan anak berbasis desa.

Melansir keterangan kemenpppa.go.id, program RBI merupakan kelanjutan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang memiliki tujuan menciptakan ekosistem untuk mendukung pemberdayaan perempuan maupun pengembangan anak secara optimal.

“Dalam menghadapi tantangan era digital, RBI juga dirancang sebagai ruang edukasi kreatif yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, seperti permainan tradisional dan cerita sejarah guna mengurangi ketergantungan anak-anak pada gawai,” kata Menteri PPPA.

Ini dinilai sebagai salah satu langkah nyata untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi. Ia pun turut menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Dunia bisnis juga punya tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Arifah mengapresiasi APSAI yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip praktik bisnis ramah anak yang dikembangkan berbagai pihak.

Sebut saja UNICEF, UN Global Compact, dan Save the Children. Mereka telah disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga menjadi konsep Perusahaan Layak Anak untuk berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Menteri PPPA juga menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan salah satu prioritas nasional yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Di mana Kepala Negara sudah menetapkan delapan Asta Cita, satu di antaranya fokus terhadap penguatan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, anak-anak saat ini berjumlah 79,8 juta jiwa, atau sekitar sepertiga dari total populasi Indonesia. Mereka adalah aset penting dan sumber daya manusia yang harus kita perhatikan karena menjadi elemen kunci dalam pembangunan bangsa,” paparnya.

Kendati demikian, masih ada berbagai ancaman nyata seperti kekerasan, perkawinan anak, stunting, hingga cyber bullying. Arifah berharap program-program APSAI dalam mewujudkan Perusahaan Layak Anak (PLA).

Lewat penganugerahan maupun program lainnya bisa membantu dunia usaha dalam memenuhi tanggung jawabnya menghormati hak-hak anak.

Upaya tersebut tentu bakal sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tanah air.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk terus memberdayakan perempuan dan melindungi anak dengan semangat kerja bersama dan gotong royong. Saya percaya kita mampu mewujudkan Anak Terlindungi, Menuju Indonesia Emas 2045,” tandas Menteri PPPA.