Nasaruddin Umar Wajibkan Tokoh Agama Jaga Independensi

GoIKN.com – Para tokoh agama yang ada di Indonesia diminta berani untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Sebab menurut Menteri Nasaruddin Umar, independensi ini perlu dijaga agar bisa menjalankan fungsi kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat hadir di acara Temu Tokoh Agama dan Pembinaan ASN Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (10/1/2025).

Apabila ingin melihat agama bekerja dalam masyarakat, kata Menag, maka semua pihak harus ikut serta menjadikan agama itu independen atau mampu menjalankan fungsi kritisnya.

“Jangan takut, Bapak-Ibu, agama apapun itu, berikanlah fungsi kritisnya terhadap negara. Negara pun harus mendengarkan kritik dan masukan dari tokoh agama. Kita bukan negara Hegel, di mana negara dianggap di atas segalanya,” ungkap Nasaruddin kepada para tokoh lintas agama, menyadur laman resmi kemenag.go.id.

Diketahui bahwa acara ini berlangsung di Asrama Haji Makassar. Hubungan agama dan negara memang harus harmonis, tetapi Menag mengingatkan tentang pentingnya keseimbangan.

Sebab agama yang terlalu bergantung terhadap negara dinilai akan kehilangan kemampuan untuk menyampaikan kritik yang konstruktif.

“Ketika agama dan pemimpinnya terlalu bergantung pada pembiayaan negara, maka independensinya berkurang. Bagaimana agama bisa kritis jika ketergantungannya sepenuhnya pada negara,” tambah Menag.

Ia pun turut menegaskan bahwa pemimpin agama seharusnya tidak menjadi subordinasi pemerintah. Pemimpin agama dan pemerintah harus saling menghormati, kemudian ulama yang memberikan fatwa.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu menyediakan fasilitas umat beragama, bukan mendominasi agama. Sisi negatif dari penggunaan agama sebagai alat legitimasi politik juga menjadi sorotan.

Apabila agama disalahgunakan untuk mendukung kepentingan politik tertentu, dikhawatirkan agama akan kehilangan wibawanya di mata masyarakat.

“Ketika agama tidak lagi mencerahkan masyarakat, terutama generasi muda, maka mereka akan mulai meninggalkan agama. Fenomena ini sudah terjadi di negara-negara barat. Mereka mau percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau beragama,” jelasnya.

Situasi tersebut disebabkan oleh agama yang terlalu sering dijadikan alat legitimasi politik, sehingga kehilangan wibawa maupun daya pencerahannya.

Menag Nasaruddin mengaku tak gentar menyampaikan prinsip itu karena tidak menentang UUD 1945 dan Pancasila. Ia menambahkan, “Saya yakin apa yang saya sampaikan ini juga sejalan dengan harapan Presiden Prabowo, yang sangat menghargai ulama dan tokoh agama.”

Agama dan negara diharapkan bisa berjalan paralel dalam membangun bangsa. Tentu tak diinginkan agama maupun negara menjadi lemah, melainkan keduanya harus sama-sama kuat.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Fadjry Djufry, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Helmi Halimatul Udhma, serta Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan Ali Yafid.