Indonesia Gabung BRICS, DPR Beri Restu?

GoIKN.com – Indonesia kini telah resmi bergabung dalam blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai anggota. Langkah tersebut mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wakil Ketua Komisi I bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPR RI, Budisatrio Djiwandono menilai bahwa upaya ini menjadi wujud keberhasilan strategi politik luar negeri Indonesia yang sukses membuka lebih banyak peluang kolaborasi dengan negara-negara berkembang.

“Kami tentu menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Budi dalam keterangan resminya sebagaimana mengutip laman infopublik.id pada Kamis (9/1/2025).

Tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berpotensi tercipta dengan keanggotaan Indonesia di BRICS. Apalagi di tengah tren geopolitik global yang cenderung berorientasi pada kepentingan domestik, BRICS berperan memberikan ruang bagi kolaborasi ekonomi yang setara dan berkelanjutan.

Politik luar negeri yang dipegang Indonesia dinilai harus mampu mendorong kolaborasi, bukan konfrontasi. Budi menyambung, “Kita punya kedaulatan untuk menjalin diplomasi dengan semua pihak serta menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan.”

Namun sempat berembus isu bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS adalah langkah konfrontatif terhadap blok ekonomi Barat. Asumsi ini dibantah dengan tegas oleh Wakil Ketua Komisi I bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPR RI itu.

Budi menegaskan, politik luar negeri Indonesia memang selalu membawa semangat bebas aktif. Salah satunya terwujud dengan keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional. Sebut saja OECD, APEC, G20, hingga OKI.

“Keterlibatan Indonesia di BRICS bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ ini yang perlu dipahami dari keterlibatan Indonesia,” tegasnya.

Kepentingan nasional senantiasa menjadi agenda utama dalam setiap relasi diplomatik yang dibangun oleh pemerintah Indonesia.

Status anggota di BRICS digadang-gadang sebagai cerminan dari upaya memperjuangkan tatanan global yang lebih baik sembari tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai prioritas utama.

“Kepentingan nasional adalah yang utama. Dalam setiap kebijakan luar negeri, kita harus menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan,” pungkas pria kelahiran 1981 tersebut.