Pimpinan DPR ‘Turun Gunung’ Kawal Penyelenggaraan Haji 2025

GoIKN.com – Komisi VIII DPR RI menunjukkan komitmennya untuk ikut serta mengawal penyelenggaraan ibadah tahun pada tahun 2025 ini. Pengawasan akan lebih diperketat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco bakkal ‘turun gunung’ mengawasi guna memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi dan pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

“Penyelenggaraan haji tahun ini dikawal oleh Pimpinan DPR Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasco bahwa beliau berkenan menjadi Ketua Pengawas Haji untuk tahun ini,” papar Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI mengutip laman presidenri.go.id.

Pernyataan tersebut diutarakan setelah kunjungan Panitia Kerja (Panja) haji dari Komisi VIII DPR RI ke Istana Mereka, Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Kepada Presiden Prabowo Subianto, disampaikan terkait laporan hasil keputusan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Termasuk soal penurunan biaya haji, mulai dari segi beban jemaah hingga nilai manfaat.

“Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar 600-an ribu rupiah, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” ungkap Marwan.

Meski sudah ada penurunan, Marwan mengatakan bahwa Presiden Prabowo masih berharap biaya haji bisa ditekan lebih rendah lagi dari angka yang telah dilaporkan.

Ketua Komisi VIII DPR RI pun menegaskan, arahan itu akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji berikutnya.

“Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan. Tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Marwan juga meminta agar Menteri Agama Nasaruddin Umar dapat melobi Pemerintah Arab Saudi agar membatalkan wacana pembatasan peserta haji hingga usia maksimal 90 tahun.

“Sebetulnya secara tersurat belum, cuma kabar. Kami sudah meminta Menteri Agama melakukan dialog dan lobi kepada pihak Saudi bahwa pembatasan usia ini jangan diterapkan,” Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Permintaan ini diutarakan karena memang banyak umat Islam di tanah air yang baru mampu mendaftar haji ketika memasuki usia yang terbilang tua.

Panja haji juga mengungkap persoalan masa tunggu calon jamaah haji yang dinilai terlalu lama di sejumlah daerah.