BPK Hargai Upaya Presiden Prabowo Bentuk Good Government hingga Transisi Kabinet

GoIKN.com – Nyaris tiga bulan berjalan era baru pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah diambil berbagai gebrakan baru yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menciptakan kerja sama yang baik untuk mendukung terciptanya prinsip good governance.

Termasuk soal pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Hal ini diutarakan ketika ia menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta.

Mengutip laman resmi presidenri.go.id, BPK juga menyoroti Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tentang tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, maupun penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (2/1/2025).

Sebagai informasi, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I merupakan sebuah laporan yang menjelaskan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara dalam periode semester pertama tahun 2024.

Pada laporan itu juga ada evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

Catatan tersebut mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sedangkan empat LKKL lain mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Keempat LKKL tersebut meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pangan Nasional.

Lebih lanjut, Isma Yatun pun memaparkan kiprah BPK di kancah internasional, salah satunya sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors.

Sedangkan dalam rangka memperkuat peran negara Indonesia di dunia internasional, BPK meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam pencalonan BPK sebagai anggota dari United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032.

Perlu diketahui bahwa proses pemilihan anggota UN BOA dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang.

Melalui serah terima IHPS I 2024 ini, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Presiden Prabowo hadir dalam pertemuan tersebut didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sedangkan Ketua BPK Isma Yatun tampak hadir bersama dengan sejumlah anggota BPK lainnya.