Prabowo Subianto Sentil Para Penegak Hukum, Minta Koruptor Divonis Adil

GoIKN.com – Presiden Prabowo Subianto menyentil para penegak hukum di tanah air, termasuk soal keputusan yang diberikan kepada para koruptor. Diharapkan ‘pencuri uang rakyat’ ini diberi vonis sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tutur Kepala Negara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin, (30/12/2024).

Diketahui, Indonesia juga sedang dihebohkan dengan vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Moeis. Hukuman yang dinilai terlalu ringan bagi tersangka korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah.

Apalagi Harvey telah merugikan negara hingga ratusan triliun. Namun kini Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap vonis tersebut.

Melansir laman presidenri.go.id, dalam forum Musrenbangnas ini, Prabowo memang menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional.

Budaya mark up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran wajib untuk dihapuskan karena membuat negara maupun rakyat menelan kerugian. Presiden menegaskan bahwa pemerintah punya peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih nan transparan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara turut mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government guna meminimalisir peluang korupsi di sektor birokrasi.

Jajaran pemerintah termasuk yudikatif dan legislatif diminta saling bersinergi demi menciptakan pemerintah yang bersih.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” sambungnya.

Presiden menekankan, integritas dan komitmen semua aparat dalam melaksanakan tugas negara merupakan hal yang krusial. Musrenbangnas ini harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat untuk introspeksi, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ucap RI 1.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila yang merupakan perpaduan antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan. Namun tentu dengan mengutamakan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.

Di mana pemerintah bukan hanya sebagai wasit, tetapi pemerintah yang bertanggung jawab, dipilih rakyat, mengayomi rakyat, pemimpin, pelopor, pengelola, dan menjaga segala kekayaan bangsa.

Presiden meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah agar memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara konkret dan realistis agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Melalui musyawarah ini, kita harapkan perencanaan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya RPJMN ini akan disempurnakan dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden untuk dijadikan dasar pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.