Meutya Hafid Yakini Transformasi Digital Perkuat Integritas dan Keterbukaan

GoIKN.com – Meutya Hafid buka suara soal pentingnya transformasi digital yang tak hanya berperan penting memberantas korupsi, tetapi juga bisa dijadikan sebagai alat memperkuat integritas dan keterbukaan.

Tata kelola pemerintahan yang di-digitalisasi maupun reformasi sistem birokrasi akan membuat pemerintah meningkatkan efisiensi, sekaligus menciptakan transparansi serta akuntabilitas.

Pernyataan ini ditegaskan Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) saat menghadiri acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara luring dan daring dari Jakarta.

“Sebagai bagian dari pemerintah, Kemkomdigi tentu memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi. Transformasi digital bukan hanya sistem, tapi juga senjata yang ampuh dalam memberantas korupsi,” ujarnya, Selasa (17/12/2024) mengutip infopublik.id.

Pada kesempatan tersebut, ia menekankan tentang dampak negatif korupsi. Selain merugikan dari segi materil lebih dari lima persen Produk Domestik Bruto (PDB) Global, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan dan penghidupan jutaan individu maupun keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tegas memegang komitmen dalam pemberantasan korupsi.

“Dalam Asta-Cita ketujuh, presiden menegaskan perlunya memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta menegaskan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi serta narkoba sebagai prioritas nasional,” lanjut Meutya.

Kemajuan digitalisasi tata pemerintahan kini dinilai sudah mencapai level pedesaan. Sebab kini ada sejumlah desa yang meluncurkan beragam layanan melalui situs resmi desa.

Contohnya untuk pelayanan administrasi surat-menyurat, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, juga transparansi anggaran desa yang bisa diakses publik.

“Upaya seperti ini contoh nyata dari bagaimana teknologi dan digitalisasi menjadi instrumen pemberantasan korupsi di akar rumput. Sekali lagi, karena pemerintah desa juga melakukan digitalisasi untuk membuka atau menjadi upaya transparansi agar Kementerian ini tidak boleh tertinggal dan justru harus terdepan,” papar Menkomdigi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perubahan sistem dan tata kelola struktur organisasi dalam digitalisasi perlu disertai dengan peningkatan integritas SDM. Khususnya para pegawai Kemkomdigi.

“Tentu yang paling utama adalah integritas dari SDM-nya. Kita semua yang hadir di sini punya kewajiban itu, punya amanah untuk kemudian mau berubah menjadi lebih baik lagi,” tandas Meutya Hafid.