Wakil Ketua DPD RI Kenang Peran Para Perempuan Kuat dalam Sejarah Yogyakarta

GoIKN.com – Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengenang peran para perempuan kuat dalam sejarah Yogyakarta yang memberikan kontribusi terhadap tatanan sosial budaya.

Menyadur infopublik.id, ia menyoroti pentingnya berbagai regulasi yang dapat mendukung hak perempuan di tanah air.

“Setiap dimensi yang dihadapi perempuan menghadirkan tantangan dan kesempatan. Namun, perempuan harus terus berjuang untuk memastikan hak-haknya terpenuhi, dan peran-perannya dalam keluarga, masyarakat, dan negara diakui dengan baik,” ujarnya, Senin (16/12/2024).

Lebih lanjut, Gusti Kanjeng Ratu Bendara (GKR Bendara) turut menegaskan bahwa perempuan bukanlah objek budaya, melainkan bagian integral dari perkembangan kebudayaan itu sendiri

Oleh karenanya, perempuan yang menjadi simbol keindahan sekaligus agen perubahan di berbagai dimensi kehidupan harus dihargai.

Diskusi seputar peran perempuan di masyarakat diharapkan bisa menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana perempuan bisa berperan aktif pada bidang domestik, publik, maupun politik.

GKR Bendara juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dan dorongan untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan definisi dan perannya dalam masyarakat.

Ini selaras dengan pernyataan Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mengatakan bahwa perempuan punya tugas yang sangat penting nan strategis dalam mendukung kemajuan Indonesia.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, kita bisa menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan secara menyeluruh,” kata Arifah.

Menurutnya, upaya-upaya struktural yang dilakukan pemerintah perlahan mulai menggeser pandangan budaya patriaki yang masih mendominasi.

Namun tak dapat memungkiri, masih ada tantangan besar yang perlu dihadapi. Terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik.

Merujuk data BPS, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan hasil yang belum memuaskan.

“Hanya ada 14 provinsi di Indonesia yang memiliki angka IKG di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa masih banyak sektor yang perlu diperbaiki, salah satunya dalam sektor politik, keterwakilan perempuan di DPD RI baru mencapai 35 persen, sementara di DPR RI dan DPRD, perjuangan masih berlanjut untuk memastikan perempuan bisa lolos dan diakui dalam partai politik,” jelasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, partai politik, serta masyarakat punya peran yang penting dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Berbagai program yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan politik untuk perempuan dan peningkatan kepemimpinan dari tingkat akar rumput tentu perlu diperkuat agar perempuan mempunyai akses yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Menteri PPPA itu mengapresiasi Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang memiliki budaya luhur dan tempat istimewa dalam sejarah Bangsa Indonesia, ditambah dengan komitmen memperjuangkan kepentingan perempuan.

“Keraton Yogyakarta memiliki tempat yang istimewa dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga aktif memperjuangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan,” imbuhnya.

Komitmen yang ditunjukkan oleh Keraton Yogyakarta bisa menghadirkan potensi besar dalam pengembangan kebijakan di Kemen PPPA. Terutama dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan dan memberikan perlindungan lebih bagi anak-anak.