Deklarasi Sydney, Bukti Komitmen Indonesia Dukung Implementasi Ekonomi Biru

GoIKN.com – Deklarasi Sydney telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang hadir sebagai perwakilan dari Indonesia.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam kegiatan the 2nd Arafura and Timor Seas Ministerial Forum yang digelar di Sydney, Australia pada hari Kamis (5/12/2024) waktu setempat.

Melalui deklarasi ini, pemerintah Indonesia mengajak negara-negara lain untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi biru.

Lantaran melansir infopublik.id, Deklarasi Sydney menunjukkan komitmen negara-negara di kawasan dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati wilayah laut Arafura dan Laut Timor (ATS).

Sekaligus mengatasi berbagai persoalan di tapal batas mencakup populasi sampah, praktik ilegal unreported unregulated fishing (IUUF), sampai pencemaran laut karena tumpahan minyak.

Menteri Trenggono mengatakan, “Kehadiran Indonesia dalam ATSEA Ministerial Forum sebagai bentuk komitmen kami melindungi keanekaragaman hayati, perikanan berkelanjutan, serta upaya peningkatan katahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.”

Ia menandatangani dokumen Sydney Declaration: Shaping a New Decade Together Towards a Sustainable Blue Economy in the Arafura and Timor Seas ini bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Air Australia Tanya Plibersek, serta Jelta Wong yang merupakan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Papua Nugini.

Deklarasi Sydney tersebut mendorong pembentukan mekanisme tata kelola regional (Regional Governance Mechanism/RGM) untuk implementasi Rencana Aksi Strategis (SAP) yang berada di kawasan ATS selama periode 2024-2033.

Inilah yang bakal mendorong terwujudnya kolaborasi regional terkoordinasi nan efektif. Pada kesempatan itu, Trenggono mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah membangun sistem Ocean Big Data.

Seperti Artificial Intelligence and Machine Learning yang menjadi referensi menuju implementasi Indonesia Ocean Accounting. Yang mana inovasi tersebut memiliki kemampuan sebagai neraca laut.

Salah satu contohnya adalah untuk menganalisis keseimbangan di laut, dan memberikan data pengawasan sumber daya laut secara simultan.

Ia turut menyoroti tentang pentingnya pengembangan budi daya demi melindungi populasi perikanan di laut. KKP sudah mengembangkan berbagai modeling budi daya berkelanjutan guna meningkatkan produksi perikanan tanpa harus bergantung dari hasil tangkapan di laut.

“Kami berpandangan perikanan budi daya memiliki kaitan dengan program ATSEA. Melalui budi daya, tekanan terhadap sumber daya perikanan tangkap dapat dikurangi. Sehingga mendukung tujuan konservasi yang menjadi inti program ATSEA,” tambahnya.

Perlu diketahui, pembangunan modeling budi daya berkelanjutan juga menjadi bagian dari program Ekonomi Biru yang menempatkan kepentingan ekologi sebagai panglima.

Di sisi lain, KKP pun berupaya memperluas kawasan konservasi, menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota secara bertahap, mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan pesisir maupun pulau-pulau kecil, hingga melakukan aksi nyata pembersihan sampah plastik di laut dengan melibatkan banyak nelayan.

“Indonesia hadir di sini juga dalam rangka mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan ekonomi biru. Menjadikan kesehatan laut sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya di Laut Arafura dan Laut Timor,” tutup Menteri Trenggono.