DPR RI Dorong Perluasan Implementasi Program Brigade Pangan

GoIKN.com – DPR RI melalui anggota Komisi IV, yakni Dwita Ria Gunadi mendorong agar implementasi program Brigade Pangan bisa diperluas ke seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, program ini merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Pertanian (Kementan) guna memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan yang terpenting mewujudkan swasembada pangan nasional.

Keberhasilan penerapan Brigade Pangan yang telah melibatkan sekitar 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan per bulan mencapai angka Rp10 juta menjadi sorotan Dwita.

Ia menilai bahwa program tersebut sangat bermanfaat dalam hal regenerasi petani maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Fraksi Gerindra mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” kata Dwita dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024) seperti melansir laman infopublik.id.

Pada kesempatan itu, Dwita juga menyampaikan apresiasi terhadap sinkronisasi yang terjalin antara Kementan dan lembaga terkait pangan.

Termasuk juga pelibatan TNI dan Polri yang ditugaskan ikut serta memantau pelaksanaan program. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan integrasi wilayah pangan nasional.

“Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” imbuhnya.

Dwita turut menyinggung pelaksanaan program Pekarangan Pangan Bergizi yang menargetkan 2.500 desa dengan alokasi anggarapRp413 miliar.

Di mana kebijakan yang berupa pemberian bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya dinilai relevan dengan kebutuhan lokal. Kemudian di satu sisi juga mendukung keberagaman pangan maupun program makan bergizi gratis.

“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.

Langkah strategis menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi turut diapresiasi, tetapi Kementan diharapkan memberi perhatian lebih dalam proses pelaksanaan di lapangan agar berjalan optimal dan petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata.

Kemudian penambahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang termasuk bagian perubahan struktur organisasi Kementerian Pertahanan berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dinilai tak kalah krusial.

“Penambahan ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan irigasi dan penyediaan air bagi lahan pertanian. Kami berharap ini menjadi solusi strategis dalam mendukung produktivitas pertanian,” tutup perempuan berusia 61 tahun tersebut.