Yandri Susanto Ingatkan Bahayanya Urbanisasi Tak Terkendali, Jepang Jadi Contoh

GoIKN.com – Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) kembali mengingatkan tentang bahayanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi yang tidak terkendali.

Sebab selain menimbulkan kemiskinan, hal tersebut juga mengakibatkan ketimpangan pendapatan per kapita, peningkatan pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, hingga daerah kumuh yang semakin bertambah.

Melansir tribatanews.polri.go.id, Mendes PDT pun mengungkap peran penting pembangunan desa demi menjaga agar urbanisasi tetap dalam kendali.

Lantaran situasi ini juga berpotensi membuat wilayah perkotaan semakin padat dan meningkatkan persaingan antarmasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang kini terjadi di Jepang.

“Saya beberapa kali mengingatkan dan keliling desa, jangan sampai tragedi Jepang itu terjadi. Jepang sekarang mengalami tragedi, 93 persen penduduk Jepang itu ada di kota,” ujar Yandri, Senin (25/11/2024).

Oleh karena itu, Mendes PDT mengatakan bahwa Kementerian mengambil tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’ yang menyiratkan pentingnya membangun Indonesia dari desa.

Yandri menilai, banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal di desa menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan desa menjadi penting karena menyangkut hidup banyak orang

“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, bangun desa, membangun Indonesia, mengurus desa, mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” paparnya.

Kerja sama antara pemerintah dan DPR disebut-sebut sebagai kunci utama. Apabila tak ada kerja sama, maka akan berat.

Melansir laman kemendesa.go.id, Menteri Yandri juga menyempatkan diri untuk hadir di Gedung Mina Bahari IV Jakarta pada hari itu. Agendanya adalah untuk menandatangani Nota Kesepahaman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Di mana KKP akan menyuplai bahan baku dalam program makan bergizi gratis sepenuh memenuhi kebutuhan protein hewani menyesuaikan potensi desa, dengan pendampingan khusus dari dua kementerian tersebut.

“Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein,” ungkapnya.

Dalam implementasinya nanti, desa akan memanfaatkan Badan Usaha Bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa sebagai ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Selain sektor perkebunan, tetapi juga sektor perikanan sehingga kolaborasi dengan KKP merupakan suatu langkah konkret yang sangat penting untuk dilakukan.