Menhan Perjelas Arah Pengembangan Kekuatan Pertahanan Indonesia

GoiKN.com – Arah Pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang telah diperjelas secara gamblang oleh Menteri Pertahanan, yakni Sjafri Sjamsoeddin.

Kebijakan-kebijakan strategis pertahanan negara di tahun 2025 ini dipaparkan dalam rapat kerja sama bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung pada Senin (25/11/2024).

Melansir laman infopublik.id, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa strategi pertahanan Indonesia berlandaskan keberlanjutan atas program yang sebelumnya dirintis Presiden Prabowo Subianto.

Tepatnya ketika sang Kepala Negara masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era kepemimpinan Joko Widodo.

Pendekatan tersebut tidak hanya bertumpu terhadap kekuatan militer, tetapi ikut serta mengedepankan filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Diketahui, filosofi ini juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh rakyat dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia.

“Keberlanjutan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara adalah keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Sjafrie.

Dalam kesempatan itu, Menhan pun menjelaskan sejumlah program strategis yang telah dirancang demi memperkuat kapasitas pertahanan. Salah satunya dengan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Dewan ini nantinya menjadi wadah koordinasi kebijakan pertahanan yang lebih terintegrasi. Ada juga kebijakan Perisai Trisula Nusantara yang fokus mengembangkan 100 batalyon teritorial untuk memperkuat pertahanan wilayah di tahun 2025.

Reformasi birokrasi pertahanan dinilai sebagai upaya meningkatkan efisiensi maupun efektivitas pengelolaan sumber daya pertahanan.

Kemudian meningkatkan pemeliharaan personel, termasuk langkah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan personel TNI, serta aparat terkait.

Universitas Pertahanan juga akan dilakukan pengembangan sebagai pusat riset dan inovasi di bidang pertahanan. Terakhir, akan dijalin kerja sama internasional Non-Pakta Pertahanan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara lain demi stabilitas kawasan tetap terjaga.

“Batalyon teritorial ini akan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayah dan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah rawan konflik dan bencana alam,” tegas Sjafrie mengungkap alasan pengembangan 100 batalyon teritorial jadi salah satu prioritas utama.

Kemudian dalam konteks politik domestik, Menhan menyampaikan komitmen pihaknya untuk menjaga netralitas saat Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut merupakan landasan penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran pesta demokrasi yang berlangsung di seluruh penjuru tanah air.

Ia pun menyoroti pentingnya pendekatan diplomasi dalam menghadapi dinamika global dan regional. Indonesia berkomitmen mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, serta menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dengan tetap menghormati keberadaan aktor-aktor global.

“Diplomasi adalah garda pertama dalam mempertahankan kedaulatan negara, tetapi pertahanan yang kuat adalah landasan untuk memastikan diplomasi tersebut dapat berjalan efektif,” sambungnya.

Dengan mengintegrasikan filosofi Sishankamrata maupun kebijakan strategis yang inovatif, Indonesia berusaha membangun sistem pertahanan yang modern, inklusif, juga adaptif terhadap berbagai tantangan zaman.

Rapat kerja bersama DPR ini turut menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan tak hanya bertujuan melindungi wilayah, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memberi kontribusi dalam menciptakan stabilitas global.