Komitmen Pemprov Kaltim Turunkan Angka Kemiskinan,Rapat Kerja Percepatan Pembangunan RLH Tahun 2024

BALIKPAPAPN, GoIKN.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Platinum, Rabu (20/11/2024), ini bertujuan mempercepat realisasi pembangunan RLH dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, mengungkapkan “Output kita untuk Rumah Layak Huni (RLH) telah mencapai 348 unit dengan total dana sekitar Rp39 miliar. Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi kontribusi dari perusahaan-perusahaan dan pihak Kodam di Kaltim yang telah mendukung program ini,” ujarnya.

Baca Juga :

Baca Juga:

Disdag Balikpapan Pastikan Kebutuhan Pangan Terjamin Jelang Nataru

Komitmen Menurunkan Angka Kemiskinan

Dikutip dari kaltimprov.go.id laman resmi pemprov Kalimantan Timur. Arief menjelaskan, masih banyak warga Kaltim yang tinggal di rumah tidak layak huni akibat kendala penghasilan, ketiadaan lahan, serta status ekonomi. Untuk itu, Pemprov Kaltim berkomitmen menurunkan angka kemiskinan secara bertahap melalui program RLH.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan yaitu angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 6,31 persen. Tahun 2023 sebesar 6,19 persen, dan diharapkan tahun 2024 Indeks angka kemiskinan menurun menjadi 5,78 persen.

“Tahun 2025 Menjadi 5,67 persen dan Tahun 2026 Menjadi 5,5 persen,”jelasnya.

Kolaborasi untuk Mencapai Target

Arief menambahkan, melalui koordinasi dengan Badan Pengelola RLH dan berbagai stakeholder. Sebanyak 306 unit RLH telah terbangun, menurunkan angka rumah tidak layak huni sebesar 0,09%. “Masih terdapat 26,73 persen yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni,”tambahnya.

“Dengan koordinasi yang baik, kita berharap program RLH tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankan, dan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan RLH di Bumi Etam.***