Wamen PKP Sidak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Wamen PKP Sidak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Wakil Menteri PKP melakukan inspeksi mendadak ke Nusa Tenggara Barat untuk meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. (Komunikasi Publik Kementerian PKP/Ristyan Mega Putra)

GoIKN.com – Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi proyek Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Proyek tersebut berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sidak yang dilakukan hari Minggu (17/11) ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kondisi rumah yang menerima bantuan renovasi melalui program BSPS.

Sekaligus Wamen PKP juga mendengar langsung aspirasi-aspirasi yang dari masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program tersebut di ke depannya.

“Masih banyak rumah yang tidak layak huni di NTB. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Program BSPS ini merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangan resmi yang diterima infopublik.id pada Senin (18/11).

Fahri sempat berdialog dengan seorang nenek berusia 100 tahun yang menjadi salah satu penerima manfaat Program BSPS. Rumah itu dihuni oleh empat generasi.

Mulai dari anak hingga cicitnya. Kondisi tersebut tentu menggambarkan banyaknya rumah di tanah air yang dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga.

Sayangnya fasilitas sanitasi yang dimiliki pun kurang memadai. Oleh karenanya, ia berharap agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam membantu warga yang kurang mampu untuk membangun rumah yang kurang memadai.

“Selain itu, rumah harus dilengkapi dengan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang memadai agar penghuninya dapat tinggal dengan nyaman dan sehat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana Kementerian PKP akan terus fokus mengentaskan rumah tak layak huni di seluruh Indonesia.

Kebijakan itu dilakukan dengan mendorong pembangunan rumah layak dan pemenuhan fasilitas sanitasi yang memadai. Utamanya dalam hal MCK yang termasuk aspek penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.

Fahri menegaskan, “Kami ingin semua rumah di Indonesia memiliki fasilitas MCK yang baik, dapur yang layak, dan memenuhi standar rumah sehat. Program BSPS yang telah ada selama ini sudah sangat baik, tetapi kami perlu menambah fasilitas sanitasi untuk mendukung hidup yang lebih sehat.”

Kemudian dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz mengungkap bahwa sudah ada 883 unit rumah di wilayah tersebut yang menerima bantuan lewat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I.

Salah satu desa yang mendapatkan manfaat adalah Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya. Di sana tercatat ada penerima bantuan sebanyak 42 unit.

“Kami mendorong masyarakat penerima BSPS untuk ikut berpartisipasi dalam swadaya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga. Bantuan stimulan yang diberikan hanya sebesar Rp20 juta per unit rumah, jadi dengan semangat gotong royong, kami berharap wilayah ini dapat tertata lebih baik,” kata Abdul Aziz.

Komitmen yang terjalin antara pemerintah pusat dengan daerah diharapkan membuat program ini terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah.

Program tersebut diharapkan bisa menjadi contoh konkret penerapan prinsip gotong royong dalam pembangunan perumahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tinggalkan Komentar