Agus Andrianto Apresiasi Dukungan Menteri PANRB, Tekankan Pentingnya Kerja Sama Lintas Kementerian

GoIKN.com – Agus Andrianto yang menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengapresiasi dukungan dari Kementerian PANRB. Ia pun turut menekankan perihal pentingnya kerja sama lintas kementerian.

Koordinasi tersebut ditujukan agar mempercepat proses penataan kelembagaan. Melansir infopublik.id hari Rabu (13/11/2024), pembentukan kementerian baru ini sudah sejalan dengan visi Asta-Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami berdiskusi dengan Ibu Menteri PANRB untuk mendapatkan arahan terkait penyusunan struktur organisasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” demikian kata Agus setelah bertemu dengan Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ia berharap proses penataan bisa selesai dalam waktu dekat sehingga bisa melayani masyarakat secara lebih maksimal. Diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 157 Tahun 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditugaskan mengelola dua bidang utama.

Di bidang imigrasi, kementerian akan bertanggung jawab atas layanan visa, dokumen perjalanan, izin tinggal, status keimigrasian, intelijen keimigrasian, dan pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi.

Kemudian di bidang pemasyarakatan, fokus kementerian ini mencakup penyelenggaraan pemasyarakatan, pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana, bimbingan kemasyarakatan, hingga kepatuhan internal.

Rini menegaskan, Kementerian PANRB siap membantu program prioritas yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan wewenang.

Pembahasan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dalam Kabinet Merah Putih menjadi prioritas.

“Harapannya, STOK bisa segera diselesaikan sehingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat,” ungkap Rini.

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wamenkeu Thomas Djiwandono juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan tentang perlunya reformasi birokrasi untuk mempermudah masyarakat di berbagi urusan.

Pihaknya ingin memastikan kementerian-kementerian dengan struktur yang baru dapat menjalankan arahan Kepala Negara secara efektif dan tidak mengalami hambatan struktural.

Kendati demikian, Rini juga menegaskan bahwa penataan struktur organisasi tak akan mengganggu tugas-tugas yang sedang berlangsung. Namun justru mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

Mekanisme pengalihan anggaran bagi kementerian baru atau yang mengalami perubahan struktur organisasi juga menjadi topik pembahasan. Termasuk soal penyesuaian kepegawaian yang tidak kalah penting.

Kolaborasi antar kementerian ini diharapkan mempercepat reformasi birokrasi yang diusung oleh Presiden. Birokrasi yang efektif dinilai bisa mempercepat pelayanan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif, serta meningkatkan profesionalisme.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan birokrasi yang melayani dengan lebih cepat dan efisien. Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan inisiatif berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup perempuan berusia 59 tahun tersebut.