Rapat RKPD 2026, Sekda Kaltim Imbau Perangkat Daerah Jaga Komitmen

GoIKN.com – Rapat koordinasi perdana bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Pertemuan ini membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Acara tersebut berlangsung pada Selasa (21/1/2025). RKPD 2026 mempunyai peran yang strategis sebagai fondasi awal dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Sekda Sri dalam sambutannya mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara setiap perangkat daerah guna mencapai target pembangunan yang sudah direncanakan.
“RKPD 2026 merupakan langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, saya berharap setiap perangkat daerah dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penyusunannya,” kata Sri mengutip kaltimprov.go.id.
Ia turut menekankan bahwa penyusunan itu harus sesuai dengan RJPMD dan mendukung kebijakan nasional. Seluruh perangkat daerah diminta untuk menjaga komitmen beserta integritas dalam menjalankan tugas masing-masing.
Lantaran keberhasilan RKPD 2026 adalah kerja kolektif semua perangkat daerah dan masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya tanggung jawab satu pihak semata.
Rapat koordinasi perdana ini diharapkan dapat menjadi start yang baik untuk perencanaan pembangunan. Kaltim optimis bisa mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan adanya semangat kolaborasi maupun kerja sama.
Lebih lanjut, sejumlah kepala dinas, badan dan lembaga di lingkungan Pemprov Kaltim turut hadir dalam rapat koordinasi membahas RKDP 2026 tersebut.
Kemudian beberapa agenda utama yang dibahas meliputi evaluasi program kerja tahun 2024, penyesuaian dengan rencana strategis (renstra) 2025-2030, hingga identifikasi prioritas pembangunan untuk tahun 2026 mendatang.
Pada November 2024 lalu, Sekda Sri Wahyuni juga memimpin Rapat Orientasi Awal penyusunan RKPD 2026 Provinsi Kaltim. Saat itu, ia mengaku pihaknya ingin memperbaiki pola-pola perencanaan agar lebih baik.
Terutama dalam menyikapi bagaimana proses budgeting atau penganggaran, meski sejatinya Pemprov Kaltim sudah mempunyai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun apabila tidak didukung oleh perangkat daerah, TAPD ini akan memerlukan waktu yang lama. Pada dua tahun terakhir, TAPD disebut-sebut selalu mengajak SKPD dalam rapat-rapat untuk memahami proses perencanaan penganggaran sehingga tercipta persepsi yang sama.
BACA JUGA