Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, KPK Libatkan Kemenkopolkam

GoIKN.com – Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia merupakan tujuan utama dari langkah memperkuat sinergi yang dijalin KPK dan Kemenkopolkam.

Komitmen maupun langkah konkret tersebut diharapkan membuat upaya pemberantasan korupsi akan semakin efektif dan memberikan dampak positif untuk masyarakat.

Hal tersebut berupaya diwujudkan lewat audiensi KPK dan Kemenkopolkam yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (16/1/2025). Pertemuan itu membahas penguatan koordinasi dan kerja sama.

Namun juga sekaligus guna mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam konferensi persnya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah. Terutama Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang terjalin menciptakan sinergi yang baik antara Kemenkopolkam dan KPK. Saya yakin dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, tujuan pemberantasan korupsi melalui pencegahan maupun penindakan bisa tercapai dengan optimal,” ungkap Setyo, menyadur kpk.go.id.

Pentingnya transparansi, pengawasan berbasis risiko untuk mencegah kebocoran anggaran negara, hingga edukasi dan kampanye antikorupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan turut menjadi isu yang dibahas kedua belah pihak.

Kemudian didiskusikan pula tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan konektivitas antara KPK, kementerian, serta pemerintah daerah demi mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengapresiasi kerja keras KPK dalam memberantas korupsi. Apalagi korupsi adalah salah satu program prioritas nasional.

Menko Budi menjelaskan berbagai langkah strategis untuk memberantas korupsi. Beberapa di antaranya melalui penguatan desk pencegahan dan perbaikan tata kelola. KPK pun aktif terlibat melaksanakan.

“KPK ke depannya juga akan terlibat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan kebakaran hutan. Dengan adanya desk ini, KPK akan lebih terintegrasi dalam upaya penanggulangan masalah-masalah strategis di Indonesia,” terang Budi.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pimpinan KPK lainnya, yakni Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Kemudian hadir pula dalam audiensi ini seperti Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, dan Direktur Manajemen Informasi KPK Riki Arif Gunawan, maupun jajaran di lingkungan Kemenkopolkam.