Meningkatkan Kualitas Proyek dengan Sertifikasi Pekerja Konstruksi
PASER, GoIKN.com – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sub Urusan Jasa Konstruksi. Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pelaksanaan konstruksi di daerah. Dengan tema “Maju Bersama Kelembagaan Sub Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se-Kaltim Beretika Baik dan Berdaya Saing”, Rakor ini berlangsung di Hotel Kyriad Sadurengas, Tanah Grogot, pada Rabu (11/12/2024).
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi. Evaluasi ini juga mencakup aspek keuangan, yang akan dijadikan acuan untuk pembangunan tahun mendatang.
Selain itu, Rakor ini juga menjadi forum untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Firnanda menekankan pentingnya sertifikasi pekerja agar infrastruktur yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Ia juga berharap Rakor ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif untuk penyusunan regulasi di tingkat pusat, guna mendukung tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
Dikutip dari MC PAser. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Asnawi, menilai Rakor ini memiliki dampak positif, terutama dalam hal sertifikasi pekerja lokal. “Sertfikasi pekerja sangat pentingnya demi tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Paser yang akan memengaruhi kualitas pekerjaan,” ujarnya.
Baca Juga :
Asnawi juga mengapresiasi Pemprov Kaltim atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Paser sebagai yang terbaik di bidang konstruksi. “Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Paser dalam meningkatkan penyelenggaraan konstruksi. Saya berharap pembangunan di Kabupaten Paser semakin baik dan berkualitas,” tambahnya.
Rakor ini turut melibatkan unsur pemerintahan desa di Kecamatan Tanah Grogot. Asnawi memastikan hasil Rakor akan disosialisasikan kepada pemerintah desa di kecamatan lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konstruksi di tingkat desa. “Sosialisasi akan kami lakukan mengingat saat ini pemerintahan desa juga melaksanakan kegiatan konstruksi di tingkat desa,” pungkasnya.
BACA JUGA
KREDIT
