Darurat Militer Presiden Yoon Suk Yeol Memicu Kontroversi di Korea Selatan

GoIKN.com – Profesor Robert Kelly, pakar ilmu politik dari Universitas Nasional Pusan, Korea Selatan, menilai langkah Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer sebagai tindakan yang kurang beralasan dan menyerupai kudeta. Ia menyebut keputusan ini tampaknya didorong oleh frustrasi Presiden Yoon terhadap hambatan yang dihadapi dari parlemen yang dikuasai oposisi.

Sejak pemilu parlemen April lalu, Presiden Yoon dari kubu konservatif mengalami tekanan politik yang signifikan. Berbagai usulan anggaran dan rancangan undang-undang yang diajukannya kerap terganjal, memicu kebuntuan politik yang berkepanjangan.

Dikutip dari indonesiadefense.com.  Selain itu, Presiden Yoon membantah keterlibatannya dalam skandal dugaan penyalahgunaan pengaruh terkait seleksi kandidat Partai Kekuatan Rakyat menjelang pemilu. Situasi ini semakin memperburuk posisi politiknya.

Baca Juga :

Baca Juga:

Prabowo Subianto Puji Solidaritas Kabinet Merah Putih

Menurut Kelly, deklarasi darurat militer yang dilakukan tanpa dasar krisis keamanan nasional adalah langkah yang berlebihan. “Tampaknya Yoon mengambil langkah ini berdasarkan alasan yang tidak masuk akal ketika tidak ada krisis keamanan nasional,” ujarnya sebagaimana dilaporkan CNA, Rabu (4/12).

Deklarasi darurat militer tersebut memicu penolakan luas, baik dari parlemen maupun masyarakat. Parlemen yang didominasi oposisi segera mengajukan mosi untuk mencabut aturan itu dan memakzulkan Yoon, dengan 191 anggota parlemen mendukung langkah tersebut.

Kini, setelah deklarasi darurat militer dicabut, Presiden Yoon menghadapi tekanan lebih besar, termasuk tuntutan untuk mundur. Perkembangan ini mencatatkan babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan, mengingat darurat militer selalu menjadi isu sensitif bagi negara tersebut. Sidang parlemen untuk membahas mosi pemakzulan Yoon direncanakan berlangsung pada akhir pekan ini.***