Indonesia Tegaskan Kedaulatan di Laut Natuna Utara Tetap Prioritas
IKN News – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perubahan sikap terkait kedaulatan di Laut Natuna Utara. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dalam setiap langkah menghadapi isu-isu di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (2/12/2024), usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujar Menlu Sugiono.
Selain itu, Menlu menyampaikan bahwa Indonesia tengah menjajaki kerja sama ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di wilayah-wilayah yang memiliki kepentingan bersama. Rencana ini melibatkan pembentukan komite bersama untuk membahas detail kerja sama, termasuk aspek geografis dan hukum masing-masing negara.
Baca Juga :
Dikutip dari presidenri.go.id. “Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya. Termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tambahnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo pada November lalu telah memperkuat hubungan Indonesia dengan berbagai negara sahabat. Kunjungan tersebut juga menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional yang strategis.
“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” kata Hasan.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus mengutamakan kedaulatan dan kepentingan ekonomi nasional dalam hubungan internasional.***
BACA JUGA
KREDIT
