Rakor Kemenkeu: PPh Non-Migas Kaltim-Kaltara Tembus Rp15,61 Triliun

Balikpapan, goikn.com,– Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi lewat koordinasi “Kemenkeu Satu” untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan menjaga perekonomian nasional.

Unit vertikal Kemenkeu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar rapat koordinasi secara daring, Rabu (17/11), melalui forum Asset Liability Committee (ALCo) Regional.

Agenda utama membahas perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dua provinsi tersebut selama Januari-Oktober 2024.

Kepala Kanwil DJKN Kaltim-Kaltara, Jose Arif Lukito, memaparkan laporan kinerja APBN secara detail.

Dalam rapat virtual itu, hadir pula Kepala Kanwil DJPb Kaltim M. Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Kaltara Sakop, serta Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Kusuma Santi Wahyuningsih.

Sampai 31 Oktober 2024, penerimaan pajak di Kaltim dan Kaltara mencapai Rp30,47 triliun, atau 75,71% dari target. Namun, capaian ini tercatat turun 9,86% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Baca Juga:

Baca Juga:

Prabowo Subianto Minta India Kirim Profesor dan Dokter Spesialis ke Indonesia, Ada Apa?

PPh Non-Migas Dominasi Penerimaan Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru mencatat pertumbuhan positif 9,11% dengan realisasi Rp2,67 triliun, atau 79,21% dari target.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas menjadi kontributor utama dengan angka Rp15,61 triliun, atau 73,82% dari target. Meski demikian, angka ini menurun 25,59% dibandingkan tahun lalu.

Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga menunjukkan tren positif. Realisasi mencapai Rp12,03 triliun atau 77,73%, tumbuh 17,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pajak lainnya membukukan kenaikan 12,23% dengan total Rp147 miliar.

Lewat kolaborasi “Kemenkeu Satu,” seluruh unit vertikal berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pelayanan optimal. Rapat ini menjadi ajang berbagi strategi guna mendukung pencapaian target bersama.

“Kami terus berupaya maksimal untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Jose Arif Lukito.

Dengan koordinasi yang solid, Kemenkeu optimis dapat mencapai target dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik di wilayah Kaltim dan Kaltara.