Sebanyak 11.274 ASN Kementerian dan Lembaga Dipindahkan ke IKN Tahun Ini, Termasuk 5.716 Personil TNI-Polri

GoIKN.com, IKN,— Sebanyak 17 ribuan pegawai pemerintah bakal dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terdiri dari ASN, TNi dan Polri. Pemindahan tahap pertama ini bakal dilakukan pemerintah dalam tahun 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.

Saat ini pembangunan IKN terus digenjot, mulai dari sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Termasuk fasilitas pendidikkan, rumah sakit. Sehingga masyarakat mauoun ASIN di IKN bisa nyaman dan bekerja optimal.

Hampir 7 ribuan pekerja baik dari lokal Kaltim maupun luar daerah dilibatkan dalam pengerjaan beberapa proyek strategis di IKN.

“Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti,” kata Anas dikutip dari laman Kementerian PANRB.

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.

Personel Satgas Ops Nusantara Mahakam saat memantau di kawasan pembangunan prasarana jalan Kawasan Segmen 5A Bentang Pendek antara Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang, PPU.(foto: Humas Polda Kaltim)

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo dalam keterangan mengatakan, pihaknya ikut memberi pengamanan demi kelancaran pembangunan proyek di IKN melalui satgas bentukan Polda Kaltim, yakni Satgas Operasi Nusantara Mahakam.

“Kegiatan patroli dan pengamanan ini dilaksanakan untuk menjaga sitkamtibmas tetap dalam keadaan aman dan rasa nyaman bagi para pekerja,” ujarnya

Dia menambahkan, selama ini personel Polda Kaltim terlibat aktif mengawal pembangunan di IKN. Hal itu kata dia, dalam rangka tindakan preventif dan penegakan hukum.***

Berbagai sumber