Pemerintah Siapkan Aplikasi e-Gov Terpadu untuk Pelayanan Publik Lebih Efisien
GoIKN.com – Pemerintah sedang mempersiapkan platform aplikasi e-Gov terpadu yang dijadwalkan akan mulai beroperasi pada Januari 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang sejak 2016 telah mengembangkan inovasi-inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Berbagai aplikasi berbasis digital yang efisien terus meraih apresiasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Salah satu contoh inovasi yang menarik perhatian adalah aplikasi “Cek Pubertas”, yang bukan merujuk pada pubertas hormonal, melainkan “Cek Pupuk Bersubsidi Secara Terbatas”. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pemkab Banyuwangi dan terintegrasi dengan program Smart Kampung. Petani dapat memantau alokasi pupuk subsidi, mengawasi distribusinya, serta mengetahui sisa kuota yang tersedia, sekaligus mengakses alternatif pupuk organik.
Smart Kampung: Platform Digital untuk Kemudahan Layanan Publik
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk jika kuota subsidi telah habis. “Dengan integrasi di Smart Kampung, aplikasi ini memudahkan petani dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu platform,” ujar Ipuk.
Selain itu, Cek Pubertas memberikan petani peran aktif dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Aplikasi ini juga menyajikan informasi terkait harga HET, pupuk non-subsidi, dan kelompok petani produsen pupuk alternatif.
Smart Kampung, sebagai platform digital, tidak hanya fokus pada distribusi pupuk, tetapi juga menyediakan informasi terkait cuaca, berita lokal, hingga destinasi wisata dan kuliner di Banyuwangi. Inovasi digital ini berkontribusi pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat 91,50 persen pada 2023. Selain itu, Banyuwangi juga meraih berbagai penghargaan atas inovasi layanan publik seperti Smart Kampung dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Baca Juga :
Indonesia Meningkat di Peringkat E-Government Global
Dikutip dari Indonesia.go.id. Melihat perkembangan tersebut, Indonesia tercatat dalam UN E-Government Survey 2024 dengan peringkat 64 dari 193 negara, meningkat 13 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Termasuk pengembangan aplikasi layanan publik, perpajakan daring, dan administrasi kependudukan elektronik seperti e-KTP.
Inovasi layanan publik berbasis digital juga turut mendapat apresiasi dari PBB, dengan Indonesia berhasil mencatatkan skor tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI). Pemerintah pusat terus mendorong pengembangan aplikasi e-Gov yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Aplikasi e-Gov Terpadu Ditargetkan Beroperasi pada Januari 2025
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah fokus mengembangkan platform aplikasi e-Gov yang ditargetkan beroperasi pada Januari 2025. Aplikasi ini akan memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara lebih efisien, seperti pengurusan sertifikat kelahiran, SIM, layanan kesehatan, dan transportasi.***
BACA JUGA

