Tiga Prioritas Tangani Tantangan Obat di Indonesia

IKN Kesehatan – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri IPMG Stakeholders Forum 2024 di Jakarta pada Kamis (12/12). Dalam forum tersebut, Menkes memaparkan tiga langkah strategis yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan ketersediaan, akses, dan harga obat di Indonesia—sektor yang menjadi perhatian besar dalam penguatan sistem kesehatan nasional.

1. Memastikan Ketersediaan Obat

Menkes menyoroti pentingnya kemandirian dalam produksi obat dan alat kesehatan (alkes). Belajar dari pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait ketersediaan, terutama untuk bahan medis habis pakai (BMHP). Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat kapasitas produksi dalam negeri demi menciptakan sistem ketahanan farmasi yang lebih tangguh.

“Kita sukses melakukan fraksionasi plasma darah dan harapannya mulai tahun 2026 kita mulai produksi Albumin di Indonesia. Itu kenapa, memastikan ketersediaan sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pandemi selanjutnya,” ujar Menkes.

2. Peningkatan Akses terhadap Obat Inovatif

Pemerintah juga berupaya mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif. Salah satunya dengan mengimplementasikan Health Technology Assessment (HTA) Satu Pintu Satu Standar, yang memungkinkan stakeholder melakukan penilaian mandiri untuk kemudian diserahkan kepada Komite Penilaian Teknologi Kesehatan. Selain itu, efisiensi proses perizinan uji klinik dan registrasi obat menjadi prioritas utama.

“Akses obat kita masih rendah. Pastikan kita harus menyederhanakan proses perizinan uji klinik dan registrasi obat, jangan terlalu lama, jangan terlalu birokratis,” kata Menkes.

3. Menurunkan Harga Obat

Harga obat yang relatif mahal dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, menjadi tantangan besar. Menkes mencatat bahwa biaya pemasaran dan distribusi yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama. Untuk itu, pemerintah berencana memperbaiki sistem distribusi guna menekan biaya dan memastikan harga obat lebih terjangkau.

Kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan terus didorong untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. “Kami membutuhkan dukungan anda. Tujuan kami jelas, yakni bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan,” tutup Menteri Budi.

Dukungan Penuh dari IPMG

Dikutip dari Kemkes.go.id. Ketua IPMG, Ait-Allah Mejri, memberikan apresiasi atas kemajuan signifikan sektor kesehatan Indonesia di bawah kepemimpinan Menkes Budi. Menurutnya, upaya ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan daya saing kesehatan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk dukungan, IPMG meluncurkan lima pilar “Manifesto IPMG”, yang mencakup pembentukan tim kerja strategi nasional untuk obat dan vaksin inovatif, efisiensi pengadaan obat, percepatan penilaian HTA, penguatan regulasi BPOM, serta pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

“Manifesto IPMG merupakan visi bersama dalam memperkuat upaya pemerintah untuk strategi farmasi nasional, utamanya dalam mengedepankan inovasi dan memastikan akses bagi seluruh pasien di Indonesia. Untuk itu, dalam forum ini kami mengundang para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menyusun call to action dari manifesto ini,” ujar Ait-Allah.

Dengan strategi pemerintah dan kolaborasi lintas sektor, sistem kesehatan Indonesia diharapkan semakin tangguh, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi model di kawasan Asia-Pasifik.***