Transformasi Digital dan Sinergi Antarinstansi: Fondasi Pelayanan Publik Menuju Indonesia Emas 2045

tranformasi digital
Wamen PANRB Purwadi Arianto saat Penutupan Rakor Paguyuban Kementerian PANRB di Bandung, Jumat (6/12/2024)/(Foto: Humas PANRB/Infopublik.id).

IKN News – Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa transformasi digital dan kolaborasi antarinstansi adalah kunci utama menciptakan pelayanan publik berkualitas. Upaya ini bertujuan agar pelayanan publik lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Hal ini disampaikan dalam Penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Paguyuban Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung, Jumat (6/12/2024).

“Rakor ini adalah langkah nyata untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, memastikan pelayanan publik yang responsif, inklusif. Serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Wamen Purwadi dalam keterangan pers, Sabtu (7/12/2024).

Efisiensi dan Transparansi Berkat Digital Public Infrastructure

Dikutip dari Infopublik.id. Menurut Purwadi, transformasi digital harus dilakukan secara holistik dengan mengutamakan interoperabilitas sistem. Teknologi canggih seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan platform INA DIGITAL menjadi elemen pendukung utama. Selain itu, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Corporate University dan Future Leader Program juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Di sisi lain, integrasi arsip digital oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.

“Transformasi digital bukan hanya soal automasi, tetapi juga tentang membangun sinergi antarinstansi yang memungkinkan birokrasi menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap masa depan,” tegasnya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, menyebut Transformasi Digital Nasional (TDN) sebagai strategi utama untuk mencapai target pembangunan 2025–2029. Strategi ini sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Program presiden ini bersifat lintas sektor, oleh karena itu diperlukan strategi jejaring dengan proses bisnis tematik yang terintegrasi dengan transformasi digital,” jelas Nanik.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial, subsidi, dan pemberantasan korupsi. “Digital Public Infrastructure menjadi elemen penting dalam menciptakan efisiensi dan ketepatan dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto, memaparkan keberhasilan Program SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Program tersebut berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp3,19 triliun.

Program SRIKANDI: Penghematan Anggaran dan Modernisasi Arsip

“SRIKANDI mendukung efisiensi birokrasi sekaligus melindungi arsip sebagai memori kolektif bangsa. Program ini juga membantu memodernisasi sistem pengelolaan arsip yang sebelumnya masih menggunakan metode konvensional,” tambahnya.

Rakor Paguyuban Kementerian PANRB di Bandung menghasilkan rekomendasi untuk merancang kebijakan dan program yang lebih konkret. Rekomendasi tersebut bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan inklusif. “Mari kita terus berkolaborasi membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintahan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi tersebut,” tutup Wamen Purwadi.***

Tinggalkan Komentar