Katalog Elektronik Versi 6.0 Rilis, Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang Jasa

Katalog Elektronik Versi 6.0 Rilis, Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang Jasa
Momen peluncuran katalog elektronik versi 6.0. (presidenri.go.id)

GoIKN.com – Katalog elektronik versi 6.0 telah resmi dirilis bersamaan dengan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Menyadur laman presidenri.go.id, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan pengembangan katalog elektronik versi 6.0 berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada pengadaan barang jasa pemerintah.

Lantaran seluruh proses transaksi akan terintegrasi dalam satu platform, baik dari pemesanan kontrak pembayaran hingga pengiriman barang.

“Selain itu pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” terang Luhut, Selasa (10/12/2024).

Kerja Keras Dewan Ekonomi Nasional bersama kelompok-kelompok kerja yang selama ini berada di bawah koordinasi DEN turut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi kehadiran katalog elektronik versi 6.0 merupakan salah satu terobosan dalam rangka meningkatkan pemerintah yang bersih melalui digitalisasi. Diharapkan akan ada perubahan signifikan untuk sistem pengadaan barang dan jasa di tanah air.

Oleh karenanya, RI 1 mengimbau seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah supaya memanfaatkan katalog yang mulai bisa digunakan pada awal tahun 2025 mendatang.

“Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40 persen sampai 50 persen,” imbuh Presiden.

Pada kesempatan ini, Kepala Negara menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional. Terutama dengan mengacu kepada incremental capital output ratio (ICOR).

Nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari sejumlah negara tetangga apabila mengacu terhadap penilaian ICOR. Ia mendorong upaya efisiensi kerja dengan hadirnya katalog elektronik versi 6.0.

Terakhir, Prabowo Subianto mengajak semua pemangku kepentingan agar bekerja sama mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui pengelolaan maupun kepemimpinan yang baik.

“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar