Seminar IAMPI Kupas Strategi Pengelolaan Proyek Kompleks di IKN
IKN News – Untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan proyek berskala besar, Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc., Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN sekaligus Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, menjadi narasumber utama dalam seminar daring bertajuk “Managing Complex Project: Experience from IKN Development”, Jumat (29/11/2024).
Diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI). Seminar ini bertujuan membagikan wawasan tentang tantangan dan strategi mengelola proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kompleksitas yang dihadapi mencakup manajemen lintas sektor, tata kelola sumber daya, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Dari webinar ini, kita dapat belajar banyak dari pembangunan IKN yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi namun tetap berhasil berjalan sesuai perencanaan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dan menjadi bahan pembelajaran bagi manajemen proyek di seluruh Indonesia. Sehingga standar keberhasilan yang sama dapat diterapkan secara luas,” ujar Ketua IAMPI, Prof. Dr. Ir. Khrisna Suryanto.
Baca Juga :
Mengurai Ketimpangan Ekonomi Melalui IKN
Dalam seminar, disampaikan fakta bahwa 58% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang mana menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tinggi dan tekanan terhadap infrastrukturnya. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendiversifikasi pusat ekonomi nasional, mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan Indonesia tengah dan timur.
Sebagai proyek berskala besar, pembangunan IKN mencakup konektivitas infrastruktur yang menghubungkan Kalimantan dengan wilayah lainnya melalui jaringan jalan raya, pelabuhan udara, dan laut. Proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara kementerian, swasta, serta pemangku kepentingan lokal dan internasional.
“Kami perlu memastikan koordinasi dan pengelolaan proyek dilakukan secara matang dan terstruktur agar rencana dapat direalisasikan dengan baik. Salah satu langkah strategis yang kami tempuh adalah membentuk koordinator yang mampu mengakomodir kepentingan bersama. Dengan tetap mengacu pada rencana induk dan capaian proyek yang telah ditargetkan. Selain itu, implementasi kebijakan Dokumen Satu Peta (One Map Policy) menjadi krusial untuk memastikan perencanaan dan pemetaan pembangunan dapat termonitor secara menyeluruh,” jelas Danis.
Peran Rencana Tapak Kawasan (RTK)
Danis menjelaskan bahwa kebijakan One Map Policy membutuhkan Rencana Tapak Kawasan (RTK) sebagai panduan untuk menghindari tumpang tindih desain berbagai proyek. RTK juga berfungsi memantau progres pembangunan, mengevaluasi desain, dan memastikan implementasinya sesuai rencana di lapangan. RTK menjadi kerangka kerja utama yang mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan proyek, baik di permukaan maupun bawah tanah. Dengan RTK, pemerintah memastikan setiap pekerjaan saling terkoordinasi sehingga tidak ada konflik dalam pelaksanaan.
Melalui transfer pengetahuan dan pengalaman, para profesional di bidang manajemen proyek. Diharapkan dapat memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan tata kelola lintas sektor, optimalisasi sumber daya, dan kolaborasi antarpihak, yang menjadi kunci sukses pembangunan berskala besar. Seminar ini diakhiri dengan sesi diskusi yang diikuti antusias oleh para peserta. Harapannya, seminar ini memberikan wawasan baru tentang pengelolaan proyek kompleks, khususnya dalam konteks pembangunan IKN.
BACA JUGA
KREDIT
